Kabarangin.com – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi situasi Jakarta masih macet meski diberlakukan ketentuan work from home (WFH) 50% bagi ASN.
Heru mengatakan pergerakan di Jakarta pasti akan tetap tinggi meski WFH dikerahkan ke ASN DKI.
“Iya jangan salahkan Pemda. Maksud saya bersama-sama. Pemda hanya 25.000 orang, gerakan manusia di Jakarta 25 juta orang, jadi saya harap semua bisa berpartisipasi, tapi itu tidak menurunkan pertumbuhan ekonomi, diatur sendiri,” kata Heru Budi di Bantaran Kali Mookevart, Jakarta Barat, Rabu (23 Agustus 2023).
Daftar Isi
Jakarta Masih Macet Padahal ASN WFH 50%, Heru Budi: Nanti Saya Evaluasi
Heru kemudian mengajak pihak sektor swasta untuk berpartisipasi dalam penerapan WFH guna mengurangi kemacetan lalu lintas dan polusi udara di ibu kota. Menurutnya, pihak swasta tetap bisa menerapkan WFH dengan tetap memastikan kelancaran operasional perusahaan dengan baik.
Saya mengimbau sektor swasta untuk mengatur diri sendiri agar perekonomian terus tumbuh, sekaligus mengurangi polusi dan kemacetan,” jelasnya.
Heru juga menegaskan, persentase ASN di Pemprov DKI Jakarta yang bekerja jarak jauh masih rendah. Heru akan melakukan evaluasi pada minggu depan.
1. Heru Budi: Nanti Saya Evaluasi
“Nanti kita evaluasi, tidak apa-apa. Baru dievaluasi selama empat hari. Saya akan evaluasi seminggu kemudian, ujar Heru Budi Harton”
Berita terkini, Pemprov DKI Jakarta kemarin melakukan uji coba kebijakan (50% persen) work from home (WFH) bagi ASN DKI untuk mengurangi polusi udara di Jakarta.
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Etty Agustijani mengatakan, hanya 13% Aparatur Negeri Sipil (ASN) DKI Jakarta bekerja dari rumah (WFH).
“Dari yang kemarin, hanya 13% yang bekerja sebagai WFH, atau sekitar 2.000 orang,” kata Etty saat dihubungi, Selasa (22/8).
Ia juga mengungkapkan ASN di DKI Jakarta memiliki 51.714 pegawai ditambah 6.395 pegawai PPPK.
2. 50% ASN DKI WFH
Sebagai informasi, terkait surat edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Joko Agus Setyono, ASN berwenang agar WFH tidak melayani masyarakat secara langsung. Beberapa di antaranya langsung melayani masyarakat, mulai dari tenaga medis hingga tenaga pengajar..
“Di SE, yang diberi kewenangan melakukan WFH bukan pelayanan langsung. Saat ini ada 15.335 PNS yang bukan pelayanan langsung,” ujarnya.
Etty menjelaskan mengapa 50% ASN DKI belum bekerja dari jarak jauh. Disebut demikian karena ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum menentukan pegawai yang akan bekerja dari rumah.
Sumber: Detik.com
Cek Berita Hangat dan Artikel yang lain di KabarHangat.com
