WASHINGTON, D.C. – Di ruangan megah bercahaya temaram di ibu kota Amerika Serikat, puluhan CEO perusahaan papan atas dunia duduk terpaku. Mereka baru saja menyaksikan penandatanganan 11 nota kesepahaman senilai USD 38,4 miliar atau setara Rp 602 triliun. Angka yang fantastis. Namun, yang membuat mereka benar-benar tercengang adalah apa yang keluar dari mulut Presiden Prabowo Subianto beberapa saat kemudian. Bukan soal angka, melainkan soal “perang”.
Di hari pertama Ramadan yang dirayakan umat Muslim di dalam negeri dengan khusyuk, Kamis (19/2/2026) waktu Indonesia atau Rabu malam waktu Washington, Presiden Prabowo memilih membuka kartu terlemah negerinya di hadapan para calon investor. Ia bicara tentang tata kelola yang bobrok, tentang institusi yang lemah, dan yang paling mencengangkan: tentang kartel-kartel yang selama ini menggerogoti kedaulatan ekonomi Indonesia.
“Saya tidak ingin menyerahkan kedaulatan pemerintah Indonesia kepada kartel-kartel ilegal,” ujar Prabowo di hadapan para petinggi perusahaan AS dalam forum Business Summit yang digelar US-ASEAN Business Council dan Kamar Dagang AS .
Kalimat itu meluncur mulus, tanpa teleprompter, tanpa teks pidato. Seperti seorang jenderal yang memberi ultimatum di medan perang.
Menghitung Kerugian Negara di Hadapan Calon Mitra
Apa yang dilakukan Presiden Prabowo di Washington boleh dibilang langka. Di saat para pemimpin dunia biasanya hanya memoles citra dan menawarkan kemudahan investasi, ia justru membeberkan borok negerinya sendiri. Ia menyebut penyelundupan terjadi di mana-mana, penangkapan ikan ilegal merajalela, tambang-tambang liar beroperasi tanpa izin, hingga korporasi yang dengan leluasa mengelola perkebunan di kawasan hutan lindung .
“Banyak kegiatan ekonomi ilegal. Ini adalah masalah lama, tetapi saya memilih untuk menghadapinya secara langsung,” tegasnya .
Para investor yang hadir, yang beberapa menit sebelumnya mungkin hanya menganggap Indonesia sebagai satu dari sekian negara berkembang tujuan ekspansi, mulai menggeser posisi duduk mereka. Ada yang mengangguk-angguk, ada pula yang saling berpandangan. Sebab, di balik pengakuan berani itu, terselip pesan tersirat: Saya tidak akan mentolerir kekacauan ini. Jika Anda bermitra dengan saya, Anda bermitra dengan pemerintahan yang bersih.
Ia bahkan menyebut angka. Angka yang selama ini hanya menjadi teka-teki di ruang tertutup para ekonom. “Kami menghitung kerugian akibat tata kelola yang lemah dan salah urus ekonomi ini sangatlah besar,” tandasnya .
Rp 602 Triliun Bukan Sekadar Angka
Sebelum pernyataan kontroversial itu, acara diawali dengan euforia. Sebanyak 11 nota kesepahaman diteken di depan mata para undangan. Mulai dari sektor mineral kritis, peningkatan perolehan minyak (enhanced oil recovery) antara Pertamina dan raksasa migas AS Halliburton, hingga kerja sama tekstil dan furnitur yang melibatkan ribuan tenaga kerja di dalam negeri .
Namun, yang paling menarik perhatian publik adalah kesepakatan di sektor pertanian. Indonesia, negeri agraris yang gemah ripah loh jinawi, justru meneken pembelian komoditas pangan dari AS dalam jumlah selangit: 1 juta ton kedelai, 1,6 juta ton jagung, 93.000 ton kapas, serta gandum yang nilainya mencapai 1 juta ton tahun ini dan hingga 5 juta ton pada 2030 .
Sejumlah pihak di Jakarta langsung bereaksi. “Ini ironi atau strategi?” tanya seorang pengamat kebijakan publik di media sosial. Namun, kalangan istana punya jawabannya sendiri. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut bahwa kesepakatan ini adalah bagian dari negosiasi timbal balik yang lebih besar, yaitu penurunan tarif impor produk Indonesia ke AS yang diharapkan turun dari 32 persen menjadi 19 persen, bahkan mungkin lebih rendah .
Presiden Prabowo sendiri dijadwalkan bertemu langsung dengan Presiden AS Donald Trump untuk merampungkan kesepakatan dagang final terkait tarif tersebut .
“Saya Memilih Menghadapi, Bukan Menghindar”
Kembali ke ruangan di Washington itu. Setelah sesi pernyataan resmi, seorang wartawan media nasional yang ikut dalam rombongan bertanya langsung kepada Presiden: “Pak, tidakkah pernyataan Bapak soal kartel dan korupsi ini justru membuat investor kapok?”
Presiden Prabowo tersenyum tipis. Ia menjawab dengan nada datar namun menusuk, “Investor cerdas tidak takut pada masalah. Mereka takut pada ketidakpastian. Saya memberi mereka kepastian: bahwa pemerintah ini serius membereskan rumahnya sendiri. Mereka ingin investasi aman, bukan?”
Pernyataan itu seolah menjadi penegas bahwa di balik gemerlap Rp 602 triliun investasi, Prabowo sedang membangun fondasi yang lebih besar dari sekadar angka: kredibilitas.
Di hari yang sama, di dalam negeri, umat Islam memulai ibadah puasa dengan bacaan doa memohon keberkahan. Di seberang lautan, Presiden mereka sedang “berpuasa” dari kepura-puraan, memilih berkata jujur meskipun pahit, demi masa depan yang lebih manis.
Sore nanti, ketika para menteri dan pengusaha AS membaca kembali transkrip pidato Presiden Prabowo, mereka mungkin baru sadar: Indonesia tidak lagi hanya menawarkan sumber daya alam. Indonesia menawarkan perlawanan terhadap kemapanan ilegal, dan itu, dalam hitungan bisnis jangka panjang, jauh lebih berharga.
