Kabarnya Polusi Udara saat Sebagian ASN Mulai WFH 50%

Kabarangin.com – Kualitas udara di ibu kota tetap buruk meski instruksi Bekerja Dari Rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) Mulai WFH mulai berlaku hari ini, Senin (21/8).

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta para ASN bekerja dari rumah yang tidak bersentuhan langsung dengan layanan masyarakat.

“Pemda DKI mulai [21 Agustus]. Kalau saya tidak bersentuhan dengan masyarakat, baik rumah sakit maupun sekolah (WFH),” katanya kepada balai kota DKI di Jakarta, Selasa (15/8).

Sebuah informasi dari artikel Kabarangin.com membahas Kabarnya Polusi Udara saat Sebagian ASN Mulai WFH. Simak ya dibawah ini ya:

Kabarnya Polusi Udara saat Sebagian ASN Mulai WFH

Ia menyatakan, kebijakan tersebut bukan ditujukan untuk mengurangi polusi udara, melainkan mengurangi kemacetan lalu lintas.

“WFH bukan solusi polusi udara. Kurangi kemacetan,” ujar Heru.

Menurut situs pemantau udara IQAir, Jakarta tetap menjadi salah satu dari empat kota dengan kualitas udara buruk di Indonesia. Skor tersebut mencapai 158, masuk kategori Tidak Sehat karena 14 kali lebih tinggi dari standar Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Kualitas Udara Buruk di Indonesia.

Peringkat tertinggi diraih Kota Pontianak, Kalimantan Barat dengan skor 196 dan masuk kategori Tidak Sehat. Asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diduga sebagai penyebabnya.

Di urutan kedua adalah Surabaya dengan skor 174 (tidak sehat), kemudian Tangerang Selatan dengan skor 168 yang juga tidak sehat.

Angka serupa ditunjukkan oleh Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Stasiun Lubang Buaya DKI, Jakarta, DKI Jakarta mencatat PM2,5 mencapai 107 alias tidak sehat, padahal saat itu masih pukul 0 PM10.

Sedangkan 5 stasiun pengukur udara lainnya di Jakarta masih memberikan hasil rata-rata.

PM10 dan PM2.5 sendiri merupakan jenis Polusi Udara tergantung dari ukurannya. Biasanya berasal dari emisi kendaraan bermotor dan industri.

ASN DKI Mulai WFH 50% Hari Ini

“Pemprov DKI Jakarta akan terus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kami memastikan penerapan ASN Mulai WFH tidak mengganggu pelayanan publik dan pekerjaan berjalan seperti biasa,” ujar Sigit belum lama ini.

Sigit mengatakan WFH berlaku mulai 21 Agustus hingga 21 Oktober bagi ASN yang menjalankan fungsi SDM atau pendukung. Kebijakan ini diperkenalkan untuk mengurangi kemacetan di ibu kota.

WFH juga berlaku hingga Oktober karena KTT ASEAN 2023 pada 4-7 September.

Persentase karyawan yang melakukan WFH dan hadir di kantor akan disesuaikan kembali. Bukan 50% lagi. Secara khusus, 75% karyawan bekerja dari jarak jauh dan 25% bekerja di kantor.

“Penyesuaian ini berlaku untuk kantor-kantor pemerintahan yang berada di dekat tempat KTT ASEAN, seperti kantor Dinas Pariwisata di Kuningan, Jakarta Selatan,” ujarnya.

Cek Berita Hangat dan Artikel yang lain di KabarHangat.com