Kabarangin.com – Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan pidato politik sebagai tanggapan terhadap dinamika yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan perkara 90.
Dalam pidatonya yang berjudul Suara Hati Nurani Megawati soal situasi politik jelang Pemilu 2024 dan Pesan untuk Jokowi.
Megawati menyatakan bahwa Majelis Kehormatan MK telah membawa sinar harapan di tengah gelapnya kondisi demokrasi.
Daftar Isi
Pesan untuk Jokowi di Balik Pidato
MKMK memberikan sanksi lisan kolektif kepada sembilan hakim konstitusi karena dianggap melanggar kode etik dengan membiarkan kebocoran informasi tentang rapat permusyawaratan hakim (RPH).
Selain itu, Ketua MK Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya karena dinilai terlibat dalam pelanggaran etik berat, terkait dengan putusan perkara 90 mengenai syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden.
Melalui putusan tersebut, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, keponakan Anwar dan putra sulung Presiden Jokowi, mendapatkan izin untuk maju dalam Pilpres 2024, karena mahkamah mengizinkan seseorang di bawah usia 40 tahun menjadi calon presiden atau wakil presiden jika pernah menjabat sebagai kepala daerah terpilih melalui pemilu.
Pidato Suara Hati Nurani Megawati
Megawati mengungkapkan apresiasi terhadap keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, menyebutnya sebagai Suara Hati Nurani di tengah kegelapan demokrasi.
Ia menilai putusan tersebut sebagai bukti kekuatan moral dan politik kebenaran yang tetap berdiri melawan rekayasa konstitusi.
Megawati juga menegaskan bahwa rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi, dan hukum harus menjadi alat untuk membawa kebenaran, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh bangsa Indonesia.
Namun, direktur eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai bahwa pidato Megawati menunjukkan adanya perpecahan suara di internal PDIP. Meskipun elektabilitas Gibran di internal PDIP diperkirakan akan mengalami peningkatan,
Agung berpendapat bahwa Megawati seharusnya tidak seharusnya mengomentari kondisi politik saat ini karena PDIP masih berada dalam kabinet pemerintahan Jokowi. Agung menyarankan agar PDIP konsisten dan keluar dari kabinet jika ingin bersikap konsisten dalam menaikkan elektabilitas.
